Tim Satgas Pemberantasan BKC Ilegal NTB Amankan Rokok Ilegal

SUMBAWA (NTB) _ Lombokinfo.co _Dalam menjalankan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Satpol PP Provinsi NTB melalui Tim Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Provinsi NTB melaksanakan Operasi Pemberantasan di tahun 2025, Rabu pagi (25/06/2025).

Menyasar ke Kecamatan Seteluk dan Taliwang, tim Satgas BKC Ilegal NTB yang dibagi menjadi 4 (empat) tim, yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si berhasil mengamankan serta menertibkan sebanyak 208 bungkus (4.124 batang) Rokok Tanpa Cukai/Cukai Rusak/Cukai tidak sesuai, dan 441 Bungkus (8.820 gram) Tembakau Iris Kemasan (TIS), disertai dengan himbauan langsung kepada para pedagang rokok setempat.

Kasat Pol PP Provinsi NTB menjelaskan Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Tim Satgas BKC Ilegal NTB ini, diharapkan dapat menekan peredaran BKC khususnya rokok ilegal, kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat maupun pedagang mengenai rokok ilegal sebagai pembelajaran dalam menekan kerugian negara dikarenakan peredaran rokok tersebut terus menerus beredar di masyarakat tegasnya.

Satpol PP Provinsi NTB Gelar Rakor untuk Perkuat Sinergi Kolaborasi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum

Mataram – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertemakan “Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan  Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat” yang berlangsung selama dua hari ini mulai  dari tanggal 11 hingga 12 Juni 2025.

Bertempat di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Rakor ini secara resmi dibuka oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, yang  dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Kegiatan inipun menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar instansi serta menyamakan langkah dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta perlindungan masyarakat Tegasnya.

Rakor diisi dengan berbagai paparan dan diskusi bersama narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, yang memberikan pandangan strategis terkait peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi program kerja Satpol PP dalam rencana pembangunan daerah ungkapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si memberikan dan memaparkan materi dan arahan strategis mengenai kebijakan-kebijakan Satpol PP Provinsi NTB, khususnya dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga secara langsung memimpin jalannya penutupan Rakor, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh seluruh Kasat Pol PP se kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Barat  (NTB).

Dengan Penandatanganan MoU ini merupakan sebuah komitmen bersama untuk menyamakan persepsi serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas wilayah guna memperkuat peran dan kinerja Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan busa tercipta sinergitas yang makin solid antara Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota dalam mengemban amanat sebagai penegak Perda sekaligus pelindung masyarakat secara profesional, terukur, dan berkelanjutan Tutupnya.

TGB dan Ustad Abdul Somad Satu Panggung di Tabligh Akbar Lombok Barat

Lombok Barat – Dua ulama besar, dua orang sahabat yakni Dr Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi bersama Prof. Dr. H. Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS bertemu di Narmada, Lombok Barat. Pertemuan dua sahabat ini menjadi momen langka.

Pertemuan dua tokoh alumni Al-Azhar itu juga menjadi teladan ukhuwah islamiyah dan wathaniyah yang dibangun atas ilmu, adab, ketulusan, dan takzim terhadap sesama pejuang dakwah aswaja.

Kedua ulama kondang itu secara bersama menghadiri Haul Majemuk dam Tabligh Akbar “Menyambung Berkah, Menguatkan Ukhuwah” pada Sabtu (24/5/2025) bertempat di Ponpes Darul Hikmah NWDI Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat.

Tabligh akbar tersebut dihadiri oleh ribuan jemaah yang telah menunggu kedatangan kedua tokoh tersebut. Sebelum acara pengajian dimulai, terlebih dahulu dimulai dengan salat asar berjamaah yang diimami oleh TGB Zainul Majdi.

Tabligh akbar dibuka langsung oleh TGB Zainul Majdi. Gubernur NTB 2008-2018 itu mengaku senang bertemu dengan Ustad Abdul Shomad.

“Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, sahabat saya, saudara saya, Prof. Dr. Abdus Shomad. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua yang mendampingi rihlah dakwahnya di Lombok dan di tempat-tempat yang lain selalu dalam perlindungan Allah SWT,” terang TGB di hadapan ribuan jemaah.

Dalam kesempatan tersebut, TGB Zainul Majdi menguraikan ihwal pentingnya sanad dalam menuntut ilmu. UAS, kata TGB adalah ulama yang dari sisi sanad keilmuan punya garis ilmu yang bernas. Terutama ketika UAS menuntut ilmu di Al-Azhar Qairo Mesir.

Salah satu karakteristik ulama yang lahir dari rahim Al-Azhar adalah konsisten berada dalam konsep islam wastahiyah.

“Apa itu wasathiyah? Beragama dengan ilmu. Itu prinsip wasathiyah. Beragama dengan keikhlasan penting, dengan semangat penting, tapi kalau tidak ada ilmu, ujungnya pasti tidak akan maslahat untuk ummat,” terang Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, TGB juga mengijazahkan doa yang ia rutin disampaikan oleh Almaghfurlah Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid yakni surah Al-Kahfi ayat 10.

Setali tiga uang, UAS mengaku juga gembira bisa bertemu kembali dengan sahabatnya, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

“Saya sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Kalau kata orang Arab “orang yang sibuk tidak boleh diganggu”. Alhamdulillah bertemunya di sini, di Darul Hikmah. Tempat bertemunya semua kebaikan,” terang UAS.

Di awal ceramahnya, UAS menceritakan banyak ulama-ulama besar nusantara yang lahir dari Madrasah Al-Saulatiyah. Salah satunya adalah Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

“Lalu ada yang datang dari Timur Indonesia, namanya Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid. Setelah beliau pulang, berdirilah satu lembaga besar yang disebut Nahdlatul Wathan,” terangnta.

Ustad Abdul Shomad bercerita, sehari sebelumnya ia memberikan ceramah di salah satu desa di Lombok Tengah. Dari penuturan tokoh agama setempat, adalah Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid yang memperkokoh fondasi keislaman di tempat tersebut.

Sebelum Maulana Syaikh datang, masyarakat di tempat tersebut belum sempurna dalam menjalankan praktek islam.

“Kemudian beliau datang. Berdakwah mengirimkan da’i-da’inya, lalu berkembanglah dakwah islam di sana, sampai hari ini, sampai hari kiamat,” jelasnya.

Acara tabligh akbar sekaligus dirangkaikan dengan perayaan Haul Almagfurlah TGH Juwaini Mukhtar. UAS menerangkan makna haul.

“Haul bukan hanya sekadar tradisi, tapi ekspresi cinta dan penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjasa baik kepada fisik maupun ruh kita,” jelasnya.

Aktivis Desak Pemprov NTB Evaluasi Ulang Strategi Perlindungan Anak

Mataram – Belum usai perhatian publik pada berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini jagat maya kembali dihebohkan oleh viralnya video perkawinan anak di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Fenomena ini tidak hanya menggugah empati, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terhadap efektivitas perlindungan anak dan sistem pengawasan sosial di daerah Nusa Tenggara Barat.

NTB selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah digulirkan dari edukasi ke sekolah hingga komitmen dari pemerintah daerah kenyataannya praktik ini masih terus terjadi, bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat NTB.

Padahal, perkawinan anak bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi berisiko besar terhadap masa depan generasi muda, terutama anak perempuan. Dampaknya bisa mencakup putus sekolah, kehamilan di usia dini, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural antar generasi.

Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi menyuarakan keresahannya. Kasus viral ini bukan yang pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB jumlah perkawinan anak pada tahun 2024 sebanyak 581 kasus.

“Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, tokoh agama, pendidik dan keluarga bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan,” katanya kepada awak media pada Sabtu (24/5/2025).

Ira Apryanthi juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam proses edukasi dan advokasi di komunitasnya:

“Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama,” bebernya.

Sudah saatnya NTB mengevaluasi ulang strategi perlindungan anak secara menyeluruh. Evaluasi ini harus melibatkan pendekatan lintas sektor hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya agar tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyasar akar persoalan: norma sosial, tekanan ekonomi, dan ketimpangan gender.

Pemerintah, lembaga adat, serta tokoh agama diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan suportif bagi anak-anak. Karena masa depan NTB, dan Indonesia, ditentukan oleh bagaimana hari ini kita melindungi generasi mudanya.

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Literasi dan Transaksi Digital

Mataram – Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P,, mewakili Gubernur NTB menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis, (15/5/2025). 

Dalam sambutannya Umi Dinda, sapaan Wagub, menyebutkan Provinsi NTB terus mendorong peningkatan tranksaksi digital di pemerintahan maupun masyarakat. Pemprov NTB terus mendorong penggunaan  Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. Pemkab dan Pemkot di NTB diminta untuk mengintegrasikan pembayaran digital dan meningkatkan Literasi digital di kalangan ASN. 

“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub.

Sementara itu di masyarakat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan tranksaksi digital. Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masif terkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T. 

Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB. 

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah. Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292% (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020. Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant. (nov/her/dinaskominfotikntb)

Lapas Lombok Barat Gandeng PLTU Jeranjang Manfaatkan Potensi FABA

Lombok Barat – Lapas Kelas IIA Lombok Barat melakukan Audiensi ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat guna membahas pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA), Rabu (07/05/2025)

Audiensi lanjutan Kalapas Lombok Barat, M. Fadli kali ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebagaimana tertuang dalam nomor PAS-03.HH.04.05 Tahun 2025. Perjanjian ini mengatur pemanfaatan FABA dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk lingkungan Pemasyarakatan

“Kami siap berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan, salah satunya memanfaatkan FABA sebagai salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan kami di Lapas Lobar,” Ujar Fadli.

Fadli berharap dengan adanya kerja sama antara Lapas Lobar dengan PLTU Jeranjang ini akan menjadikan salah satu pembinaan kemandirian baru bagi warga binaan kami yang ada di Lapas Lombok Barat nantinya.

Diterima langsung oleh Manager Unit PLTU Jeranjang, Yunisetiya Ariwibawa beserta Asisstant Manager Admin, Teguh Budiyanto menyambut baik inisiatif tersebut dan menjelaskan secara rinci mengenai proses pemanfaatan FABA dalam produksi batako ramah lingkungan. FABA memiliki potensi besar sebagai bahan konstruksi alternatif.

“Kami siap mendukung adanya kegiatan baik ini, bahwa PLTU tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” Kata Ariwibawa.

PLTU Jeranjang siap bekerjasama dengan Lapas Lombok Barat dalam mendukung program pemerintah dalam pengelolaan limbah yang lebih efektif seperti pembuatan Paving Blok, Batako dan juga untuk pupuk tanaman. PLTU dan Lapas Lombok Barat juga akan segera merealisasikan hasil audiensi ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam waktu dekat. (ash)

Pemprov Dukung Perusahaan Asal Korea ini Bangun Sekolah Akademi Kopi Internasional di NTB

Mataram – PT. Cafe Moly International perusahaan yang berpusat di Pohang Gyeongbuk, Korea Selatan pada tahun 2023 silam, memiliki 2 project di Provinsi Nusa Tenggata Barat (NTB) yaitu membangun perkebunan kopi robusta di pulau Lombok dan mendirikan sekolah akademi kopi internasional Global Advance Academy Program (GACP) di Provinsi NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berharap dengan pertemuan Ho Sang Lee yang merupakan Vice President Korea Coffee Association terkemuka di Korea ini dapat menjadi sebuah peluang besar bagi Provinsi NTB dalam mengembangkan sumber daya masyarakat terkait kopi, baik komoditinya, budidayanya bahkan hingga proses produksinya, Selasa (06/05/2025).

“Semoga dengan adanya project ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya manusia di NTB agar dapat berdaya saing di kanca Nasional maupun Internasional”, ungkap miq Iqbal.

Dengan adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi mulai dari budidayanya, proses produksinya dan potensi bisnisnya.

Sebagai salah satu negara konsumen kopi terbesar di dunia. Korea mengimpor 2.000 ton kopi setiap tahunnya dan Indonesia menyumbang sekitar 5% dari kopi tersebut.

“Banyak barista Korea yang menyukai kopi Indonesia yang dikenal dengan cita rasa kopi yang memiliki ciri khas. Kami sangat berharap pertukaran antara produksi kopi di Lombok dapat menjadi hal yang istimewa bagi kita bersama”, tuturnya Lee.

Saat ini PT. Cafe Moly International memiliki kebun kopi di beberapa tempat yang berada di Lombok yaitu di Mareje Lombok Barat 4 hektare, Rempek Lombok Utara 4 hektare dan saat ini sedang mengurus perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lahan hutan milik Kementerian Kehutanan di Sembalun Lombok Timur seluas 470 hektare.

Targetnya, tahun ini kebun kopi ini sudah dapat dikerjakan dan rencananya kawasan kebun kopi ini akan dijadikan sentral penghasil kopi. Sembalun, dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dingin, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kopi Robusta di Pulau Lombok.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal siang ini menerima kunjungan dari Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Andi Herindra Rahmawan

Gerak Cepat Wujudkan Swasembada Pangan, Pemprov NTB Dorong Percepatan Penanganan Masalah Sumber Titik Air di 6 Kabupaten

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal siang ini menerima kunjungan dari Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Andi Herindra Rahmawan. Pertemuan ini merupakan asistensi program bapak Presiden Prabowo dalam waktu yang sesingkatnya dapat mewujudkan swasembada pangan dan juga permasalahan titik sumber air yang menjadi hambatan swasembada pangan di 6 Kabupaten wilayah Provinsi NTB, Selasa (06/05/2025).

Ketersediaan air yang stabil jadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan. Menyadari hal itu, miq Iqbal terus mendukung upaya perluasan serta penguatan lahan pertanian dan sumber daya air guna memperkuat ketahanan pangan Nasional sesuai program prioritas swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menargetkan dapat mencetak lahan sawah baru sebanyak 3 juta hektare per tahun.

“Saya akan berkomunikasi dengan para Bupati dan Walikota segera, sehingga mereka tahu apa yang diinstruksikan kepada kepala dinasnya yaitu permasalahan titik air sehingga program swasembada pangan di NTB ini dapat berjalan lancar,” tutur miq Iqbal.

Gubernur NTB miq Iqbal segera akan mempertemukan instansi-instansi terkait yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dinas Pertanian NTB dan akademisi Universitas Mataram (Unram) selaku peneliti untuk mencarikan titik air yang tepat di 6 Kabupaten tersebut agar dapar segera dieksekusi.

Selanjutnya, Strategi Kementan yaitu mempertahankan lahan swasembada pangan yang ada dan juga melakukan ekspansi seperti melakukan optimasi lahan termasuk juga salah satunya melakukan cetak sawah. Khusus di Provinsi NTB, dukungan pemerintah pusat dalam rangka mendukung ketahanan pangan yaitu membuat kegiatan optimasi lahan. Andi mengungkapkan bahwa dengan membenahi irigasi, tanggul, termasuk pintu-pintu air dapat mewujudkannya.

“NTB memiliki luas lahan seluas 10.574 hektare terbagi di 6 Kabupaten, harapannya dengan kegiatan ini memberikan kenaikan dalam IP dan produksi padi dapat bertambah. Kerjasama antara BWS NTB, PUPR NTB dan Dinas Pertanian NTB diperlukan, sehingga kegiatan tersebut inline”, ucap Andi dalam pertemuan tersebut.

Kegiatan ini sudah berjalan dan kunjungan ini hanya meminta dukungan bapak Gubernur agar Dinas terkait dapat bekerja sama sehingga permasalahan sumber air di lapangan dapat segera teratasi.

Disebutkan juga pada tahun ini data serapan produksi beras Nasional pada bulan Mei 2025 sebanyak 1,87 juta ton, bahkan cadangan beras Nasional pada saat ini mencapai 3,5 juta ton per tanggal 4 Mei 2025. Terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras Nasional.

(Diskominfotikntb)

AMS NTB Desak Pemprov Serius jadi Tuan Rumah PON 2028

Mataram – Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) NTB mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII di NTB dan NTT tahun 2028 mendatang, tetap berlangsung di wilayah setempat.

AMS yang terdiri dari sebanyak 22 OKP dan kelompok masyarakat tersebut mendesak Pemprov NTB untuk serius menyelenggaran PON ke XXII di NTB.

Pasalnya, akan banyak sejumlah keuntungan yang diperoleh daerah dalam penyelenggaraan event olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

“Yang utama, manfaat adanya tuan rumah PON ke XXII 2028 adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Ini karena puluhan ribu orang akan datang berbondong-bondong ke NTB untuk berbelanja,” tegas Inisiator Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) NTB Karman BM saat menyampaikan keterangannya, di Mataram, Selasa 6 Mei 2025.

Ketua HIMALO ini mengaku bahwa puluhan OKP di NTB ini tergerak secara swadaya untuk tetap mendukung PON ke XXII di NTB-NTT, lantaran berpeluang dibatalkan.

Padahal, dampak dari PON sangat besar untuk menyejahterakan rakyat.

“Saya kira adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran itu bukan hal yang harus ditakuti. Tapi itu, menjadi triger dan penguat untuk kita bersatu padu mendukung PON 2028,” kata Karman.

Ia menegaskan bahwa penunjukan tuan rumah PON 2028 di Provinsi NTB oleh KONI Pusat, adalah momentum yang harus disambut dengan riang gembira oleh semua pihak.

Mengingat, hal tersebut tidak ujug-ujug dilakukan tanpa adanya kerja keras dari KONI dan pemangku olahraga di provinsi NTB.

“PON ini bentuk kepercayaan nasional. Kita harus sambut itu karena akan mendorong aktifitas ekonomi. Utamanya, bagaimana miliaran rupiah perputaran uang akan bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat. Mulai hotel, restoran, UMKM hingga pedagang asongan,” jelas Karman menegaskan.

Senada Karman. Ketua KNPI NTB Taupik Hidayat mengaku bahwa keuntungan jika Provinsi NTB menjadi tuan rumah adalah para atlet tidak lagi harus melakukan seleksi yang panjang dan berjenjang mulai dari bawah. Salah satunya Pra-PON.

“Yang utama, jika jadi tuan rumah PON itu, maka atlet-atlet kita bisa banyak masuk. Ini karena seleksi atlet hanya dilakukan secara internal didalam daerah,” ungkapnya.

Sebab, dampak dari PON adalah dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Utamanya, infrastruktur pendukung mulai stadion, jalan raya dan venue pertandingan akan dibangun oleh pemerintah pusat.

“Jika venue kita berstandar internasional, maka kita akan bisa menggelar pertandingan internasional sehingga mendukung program sport tourism,” tandas Taupik.

Diakhir acara , peserta AMS yang hadir dalam jumpa media membubuhkan tanda tangan di atas spanduk putih yang bertuliskan : Mendukung PON 2028 di NTB

Darurat Sampah, Pemprov NTB ajak Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram ‘Keroyok’ TPA Kebon Kongok

Mataram – Permasalahan darurat sampah yang tengah terjadi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat akibat penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kebon Kongok, diatensi dengan cepat dan tanggap oleh Pemerintah Provinsi NTB. Rapat pun digelar dengan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Asisten 2 Setda Kota Mataram mewakili Pemkot Mataram, Asisten 2 Setda NTB, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik, Plt Kepala Dinas LHK, dan stakeholder terkait lainnya, bertempat di ruang kerja Gubernur, Senin 5 April 2025.

Dalam rapat tersebut Pemprov NTB, Pemkab Lobar, dan Pemkot Mataram bekerjasama dalam membahas solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menangani permasalahan sampah yang tengah terjadi. Untuk menanggulangi masalah landfill-2 pada 31 Maret 2023 yang telah melebihi kapasitas, pemerintah telah menemukan lokasi baru sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sembari menunggu Optimalisasi landfill-2 Zona 2B selesai dikerjakan. 

“Tadi untuk solusi jangka pendek, kita sudah sepakat. Kita menemukan lokasi baru tempat pembuangan sementara untuk tiga empat bulan kedepan, sembari kita menyelesaikan landfill 2 B yang sekarang kita akan mulai kerjakan. Begitu landfillnya selesai tiga-empat bulan kedepan nanti yg di tempat baru akan dihentikan, dan kembali mulai fokus ke landfill 2 B,” jelas Miq Iqbal seusai rapat digelar. 

Sementara itu, untuk solusi jangka menengah disampaikan oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, bahwa pihaknya kini tengah melakukan uji coba pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

“Alhamdulillah saya sedang uji coba juga bersama akademisi, mengolah sampah 20 ton per hari bisa menghasilkan kompos dan pupuk cair organik dan sisanya kurang lebih 30% akan dibawa ke TPA,” jelasnya. 

Asisten 2 yang mewakili Pemerintah Kota Mataram pun menyambut baik kesepakatan hari ini. 

“Terima kasih atas kesepakatan yang di capai hari ini dan kami berharap persoalan sampah yang ada di TPST Sandubaya Kota Mataram pun segera terurai” ungkapnya.

Untuk jangka panjang Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemkot dan Pemkab memanfaatkan sampah yang ada di TPA dengan mengedepankan prinsip Waste to energy (WtE), atau yang juga dikenal sebagai energi dari limbah. WtE ini adalah proses di mana limbah yang tidak dapat didaur ulang atau diproses kembali, dikonversi menjadi energi yang dapat digunakan, seperti panas, listrik, atau bahan bakar.

Kedepan, pihaknya berharap agar permasalahan sampah ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Sehingga Provinsi NTB dapat mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah menegaskan bahwa tidak ada pembangunan TPA baru di seluruh Indonesia mulai tahun 2030 mendatang.

(nov/opk/dinaskominfotikntb)