Penyerahan SK PPPK dan CPNS, Bupati LAZ: Tunjukan kerja nyata untuk Lombok Barat tercinta

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Barat melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan pelantikan serta pengambilan sumpah/janji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis 15 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Sekda Lobar H. Ilham, para asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Camat, Perwakilan Taspen Mataram, perwakilan BPJS Mataram, Perwakilan Bank NTB Syariah, serta para CPNS dan PPPK.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan para ASN yang hari ini diambil sumpahnya baik PPPK dan CPNS harus banyak bersyukur. Hal ini karena para ASN ini adalah orang orang pilihan yang bersaing dengan ribuan pelamar. Rasa syukur ini harus ditunjukan melalui kinerja yang maksimal dan memuaskan. Hal ini agar dapat memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat. “Kalian adalah generasi penerus Lombok Barat karenanya harus memberikan yang terbaik bagi daerah dengan kerja nyata dan kerja maksimal. Sumbangkan dan curahkan tenaga dan pikiran untuk Lombok Barat tercinta,”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati LAZ mengatakan jawaban atas kelulusan ini adalah kinerja maksimal. Hal ini harus menjadi perhatian karena informasi dari BKN para ASN PPPK yang tidak memiliki kinerja baik dapat tidak diusulkan kembali atau tidak diperpanjang. Bupati LAZ mengatakan saat ini gaji pegawai di Lobar berada pada posisi 38 persen dari APBD. Secara aturan sudah melebihi standart yang ditetapkan yaitu 30 persen. Hal ini tentu menjadi PR untuk mengurangi belanja pegawai menjadi 30 persen. “Tentu kami akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan menjadi 30 persen. Karenanya kami menggunakan Kinerja menjadi indikator utama dalam penilian kepada ASN apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kami minta kepada semua rekan rekan berikan kinerja terbaik untuk Lombok Barat,”Ungkapnya.

Sementara itu Sekda Lobar H. Ilham mengatakan semua Pegawai sangat bersemangat menanti momentum hari ini. Hal jni karena merupakan momentum sangat berbahagia bagi para CPNS dan PPPK. Ia menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini di antaranya CPNS Lombok Barat untuk formasi tahun 2024 memiliki 80 formasi, lalu yang mendaftar kurang lebih 2300 orang untuk memperebutkan formasi yang 80 tersebut, dan total jumlah formasi yang terisi adalah 79. Hal ini karena satu formasi yang dipersiapkan untuk disabilitas tidak terisi oleh disabilitas sehingga jumlahnya menjadi 79 formasi. “79 orang adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas personal yang luar biasa, sehingga berada di tempat ini,” ungkapnya.

Ilham juga memaparkan formasi PPPK Lombok Barat mendapatkan formasi 259 orang di tahun 2024, yang 259 terdaftar oleh 3.600 peserta, dan yang lulus seleksi 249 dan saat ini menjadi bagian dari orang-orang hebat yang sudah terbukti memilki kualitas terbaik. Namun semua harus berorientasi kepada pelayanan karena sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat dan bekerja harus berorientasi kepada layanan. Ia berharap mulai sekarang kita harus Reorientasi kepada cara kerja dan Reorientasi diri kita kepada disiplin. “kita harus mulai membangun jati diri secara personal tanpa melihat kiri dan kanan, bangunlah jati diri kita sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan ikut berperan untuk mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan,” harapnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung terwujudnya ASN yang mandiri, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan tagline dan visi Bupati Lombok Barat Maju, Mandiri dan Berkeadilan serta Sejahtera dari Desa. Acara ini berjalan lancar dan penuh sukacita.
(Diskominfotik/Zul/Husni)

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Literasi dan Transaksi Digital

Mataram – Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P,, mewakili Gubernur NTB menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis, (15/5/2025). 

Dalam sambutannya Umi Dinda, sapaan Wagub, menyebutkan Provinsi NTB terus mendorong peningkatan tranksaksi digital di pemerintahan maupun masyarakat. Pemprov NTB terus mendorong penggunaan  Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. Pemkab dan Pemkot di NTB diminta untuk mengintegrasikan pembayaran digital dan meningkatkan Literasi digital di kalangan ASN. 

“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub.

Sementara itu di masyarakat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan tranksaksi digital. Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masif terkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T. 

Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB. 

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah. Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292% (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020. Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant. (nov/her/dinaskominfotikntb)

Musrenbang RPJMD/RKPD Lobar, Wabup UNA Ingatkan Agar Pembangunan Harus Merata dan Berkeadilan

Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 2025-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Hotel Aruna, Batulayar, Lombok Barat ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lobar Ummi Nurul Adha (UNA), Pimpinan dan Anggota DPRD Lobar, unsur Forkopimda Lobar, Bappeda Propinsi NTB, para asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, para Camat, Kepala Desa, Akademisi, Perwakilan Disabilitas dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup UNA (Ummi Nurul Adha) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini. Menurutnya forum ini sangat penting karena dapat menentukan arah pembangunan Lombok Barat. Ia mengatakan konsep pembangunan Lombok Barat harus merata dan berkeadilan. Hal ini agar semua wilayah dapat merasakan pembangunan yang berkeadilan. “Pembangunan itu harus merata dan berkeadilan agar tidak ada wilayah yang memperoleh program pembangun yang besar dan ada wilayah yang memperoleh program pembangunan kecil. Jadi harus merata dan berkeadilan,” terangnya.

Wabup UNA melanjutkan pembangunan di Lombok Barat dilaksanakan dengan semangat partisipatif dan kolaboratif. Hal ini diperlukan agar proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta semua pihak untuk pro aktif dalam pembahasan perencanaan daerah. Hal ini agar diperoleh perencanaan pembangunan yang matang dan partisipatif. “Kami minta semua pihak untuk pro aktif dalam pembahasan agar hasil Musrenbang ini benar benar bermanfaat bagi pembangunan daerah yang partisipatif dan kolaboratif,”terangnya.

Setelah pembukaan, kegiatan Musrenbang kemudian dilanjutkan dengab pemaparan tentang arah pembangunan Lombok Barat dalam RPMD 2025-2029 dan RKPD 2026 oleh pihak eksekutif dan legislatif. Setelahnya, dilaksanakan kegiatan dialog atau tanya jawab untuk memperoleh gambaran dan rumusan tentang rekomendasi RPJMD 2025-2029 dan RPJMD tahun 2026. (Diskominfotik/LBNN/Tim IKP)

Cegah Aksi Premanisme LMPP dan PMII Lombok Barat Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Lombok Barat – Laskar Merah Putih Perjuangan LMPP Lombok Barat menggelar Diskusi atau Dialog sekaligus Silaturrahmi Bersama Pemuda, Pengurus Pondok Pesantren, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aktifis dan Ormas untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Lombok Barat, yang dilaksanakan di Sekretariat LMPP Lombok Barat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Lombok Barat, Selasa 13 Mei 2025.

Maraknya aksi premanisme yang dinilai meresahkan masyarakat dan berbagai macam tindak pidana, yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas siskamtibmas,menjadi perhatian Laskar Merah Putih Perjuangan LMPP Lombok Barat dengan menggelar Diskusi sekaligus Silaturrahmi, dengan Tema “ Sinergitas Aktivias, Pemuda, Ormas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Lombok Barat”, yang dihadiri oleh Pemuda, Ketua Dan Pengurus Alumni Pondok Pesantren Mamba’ul Ulum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aktifis dan Praktisi hukum Dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Islam Negeri UIN Mataram, dan Universitas Bumigora sebagai nara sumber.

Ketua LMPP Lombok Barat ZARLAN menegaskan, LMPP berkomitmen menjaga kondusifitas khususnya di kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat Umumnya, bersama Ormas, OKP dan Alumni Pondok Pesantren Mamba’ul Ulum Kecamatan Gerung Lombok Barat , dalam membantu aparat hukum demi terwujudnya stabilitas wilayah Lombok Barat melalui kegiatan diskusi publik ini.

“Alhamdulillah, maksud dan tujuan kegiatan ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk meningkatkan sinergitas antara Ormas, dan para tokoh Agama serta tokoh masyarakat, dalam hal ini menjaga kondusifitas di daerah kita, wabil khusus Lombok Barat dan umumnya Nusa Tenggara Barat, baik dari segi kamtibmasnya sehingga masyarakat merasakan kenyamanan, keamanan di lingkungan masing-masing, “tegasnya.

Selain itu, , kegiatan ini bentuk upaya LMPP sebagai garda terdepan di lingkungan atau wilayah masing-masing, bersama Ormas, LSM, OKP dan Para tokoh Agama serta tokoh masyarakat peduli terhadap stabilitas keamanan yang rawan diprovokasi oleh oknum maupun pihak tertentu, dalam memecah belah serta menciptakan berbagai macam issu yang dapat menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.

Menurutnya, Peran Pondok Pesantren yang memiliki jamaah cukup banyak dapat membantu Pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk mencegah terjadinya potensi tindak pidana dimasyarakat. Dan dalam menghadapi situasi dinamika Pemerintahan saat ini, diperlukan sinergitas dari seluruh pihak, sehingga issu liar yang belum tentu benar atau hoak melalui media sosial yang rawan memicu reaksi masyarakat serta adanya oknum yang sengaja ingin membuat keributan untuk kepentingan politik tertentu yang dapat merugikan masyarakat bisa di minimalisir.

Zarlan berhatap, dengan adanya diskusi publik ini terjalin sinergitas seluruh pihak dalam menjaga stabilitas siskamtibmas diwilayah lombok barat, dari berbagai macam konflik dan permasalahan yang ada dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Ditempat berbeda di “Kedai Thomasho Green House” wilayah gerung Lombok Barat, juga dilaksanakan Dialog Publik PMII Lombok Barat bersama aktivis kepemudaan dan OKP , dengan tema “Sinergitas Aktifis Kepemudaan, OKP, BEM Dan Paguyuban Dalam Menjaga Kondusifitas Dan Kamtibmas Di Lombok Barat”, yang dipimpin oleh Ketua PMII Kabupaten Lombok Barat HALIMI dan dihadiri oleh puluhan orang anggota PMII, aktivis dan OKP Lombok Barat.

Ketua PMII Lombok Barat HALIMI menyampaikan, dinamika dan situasi secara umum diwilayah Lombok Barat perlu mendapat perhatian dari kalangan aktivis dan OKP, dan berbagai persoalan yang muncul dan menimbulkan reaksi dari masyarakat, oleh sebab itu dirinya mengajak kalangan aktivis dan OKP agar ikut serta membantu Aparat penegak hukum dan Pemerintah daerah , dalam mengatasi berbagai masalah serta menekan potensi oknum yang akan memanfaatkan situasi menjadi tidak kondusif khususnya permasalahan yang sedang viral saat ini di berbagai pondok pesantren yang ada di Lombok Barat.

Dalam Acara dialog ini dilanjutkan dengan sesi sharing pendapat dan penyampaian gagasan dari para peserta, dan diakhiri dengan pernyataan sikap dari aktivis dan OKP yang dipimpin oleh Ketua PMII Lombok Barat Halimi, terkait kesiapsiagaan OKP dalam menjaga stabilitas siskamtibmas, bersama aparat penegak hukum di wilayah Lombok Barat menuju Kabupaten yang maju, aman dan damai.

Jalan Terong Tawah Akhirnya Diperbaiki

Labuapi – Komitmen Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) dalam melakukan perubahan dan kerja nyata di Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Setelah sukses Meramaikan Kota Gerung, kini Pasangan LAZADHA melakukan kerja nyata dengan memperbaiki ruas Jalan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga. Bupati LAZ didampingi Kadis PUPR H.Lalu Winengan langsung turun ke lokasi, Selasa 14 Mei 2025, sebagai tanda dimulainya pengerjaan ruas jalan ini.

Ditemui di lokasi Bupati LAZ Mengatakan proses pengerjaan ruas jalan ini sudah dapat dimulai karena pemenang tender sudah diumumkan dan sudah berkontrak. Menurutnya hal ini sebagai respon cepat Pemerintah Daerah terhadap berbagai keluhan yang disampaikan warga terhadap kondisi jalan yang banyak dilalui oleh warga perumahan di sekitar Terong Tawah. “Alhmdulillah Jalan ini mulai dikerjakan bulan Mei. Hal ini sebagai respon dan kerja nyata kami dalam melakukan perubahan di Lombok Barat. Kita berdoa agar jalan ini bisa segera selesai dan dapat dilalui oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati LAZ juga meminta kepada warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Lobar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tertib membayar pajak PBB. Karena menurut data yang ada 50 persen warga di sekitar belum melaksanakan kewajiban membayar PBB ke Pemda Lombok Barat. Hal ini penting agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. “Tentu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar kewajiban pajak PBB karena dari data yang ada 50 persen warga sekitar belum membayar PBB. Mari kita bersinergi untuk memajukan Lombok Barat tercinta,” Harapnya.

Sementara itu Kadis PUTR Kab. Lombok Barat beberapa waktu lalu mengatakan pemenang lelang proyek ini diketahui PT Sinar Emas Samudra. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Setia Budi, Nomor 28, Lingkungan Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini memenangkan lelang dengan harga penawaran Rp 6,1 miliar. Proses pengerjaan akan dimulai bulan Mei 2025. ”Pengerjaan dimulai. Mudah mudah berjalan lancar dan maksimal agar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” harap Winengan.

Setelah melakukan peninjauan di sekitar lokasi, Bupati Lobar juga berkesempatan untuk mencoba menjadi operator Eskavator sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam membangun ruas jalan terong tawah. (Diskominfotik/Rif/Husni)

6 Warga Binaan Lapas Lombok Barat Terima Remisi Waisak

Lombok Barat – Sebanyak 6 (enam) orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB berhak menerima pengurangan masa hukuman (Remisi) khusus Hari Raya Waisak Tahun 2025.

Kalapas Lombok Barat, M Fadli secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) remisi tersebut kepada warga binaan yang beragama Budha, pagi ini Senin (12/05/2025).

Fadli menjelaskan, dari total 9 orang warga binaan yang beragama Budha di Lapas Lombok Barat, sebanyak hanya 6 orang memenuhi syarat secara administratif sehingga berhak menerima pengurangan masa pidana (remisi RK I).

“Dari 9 orang yang berhak hanya 6 orang, 3 orang sisanya masih tahanan sehingga belum memenuhi syarat menerima remisi,” terang Fadli.

Adapun besaran remisi yang didapatkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, dan 1 bulan 15 hari.

Kalapas merinci dari 6 orang yang mendapat remisi 15 Hari sebanyak 2 orang, 1 bulan ada 3 orang, dan 1 bulan 15 hari 1 orang.

M Fadli menambahkan bahwa pemberian remisi sesuai pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

“Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) oleh tim asesemen,” tegas Fadli

Fadli menambahkan pemberian remisi khusus Hari Raya Waisak diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk mencapai kesadaran diri yang tercermin dari sikap perilaku sehari-hari serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana yang sedang dijalani.

“Jadikan (Remisi) ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan untuk menjadi lebih baik lagi selama menjalani sisa pidana, tetap ikuti seluruh pembinaan dengan baik, mari kita sama sama jaga nama baik rumah (Lapas) kita ini,” pesannya. (jkh)

IGS Diplomacy Goes Tour to West Nusa Tenggara, NTB Dinyatakan Siap Tampil di Kancah Dunia

Mataram – Selama tiga hari pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series: Diplomatic Tour Goes to West Nusa Tenggara, puluhan delegasi dari berbagai negara sahabat dan mitra internasional diajak menyelami keunikan budaya, kekayaan kuliner, potensi investasi, serta pesona pariwisata yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan yang berlangsung sejak 6 hingga 8 Mei 2025 di Pulau Lombok ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan NTB sebagai daerah yang tak hanya unggul secara lokal, namun siap bersaing dan berkolaborasi di tingkat global.

Melalui berbagai agenda selama tiga hari, delegasi menelusuri keragaman budaya dan sejarah Kota Mataram dengan berkeliling Kota Tua Ampenan dan Museum NTB, berdialog langsung dengan Gubernur NTB, berinteraksi dengan pelaku UMKM, menikmati kuliner organik di Desa Wisata Bilebante, mendukung green initiative melalui penanaman pohon, hingga melihat potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika. Membuat para peserta mendapatkan gambaran utuh tentang daya tarik NTB dalam mendukung diplomasi rasa dan budaya Indonesia.

“Ini kegiatan yang low cost big impact, Biayanya sedikit tapi impactnya  besar, Potensi pertambangan, kelautan, kehutanan energi, hingga Pariwisata semuanya kita siap. Apalagi mereka wakil dari negaranya, mereka pegang kebijakan untuk investasi mereka juga pegang kebijakan untuk mengarahkan wisatawannya dan mereka punya pengaruh besar di negara asalnya,” kata Gubernur Miq Iqbal. 


Staf Ahli Menlu Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Duta Besar R. Heru Hartanto Subolo kepada awak media menyampaikan bahwa IGS bertujuan mempromosikan Indonesia secara keseluruhan dan sudah 5 kali diadakan di berbagai provinsi dengan partisipan yang berbeda.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan daerah melalui pendekatan soft diplomacy berbasis budaya dan gastronomi.

“Selama tiga hari di Lombok, kami tidak hanya mencicipi rasa, tetapi juga merasakan semangat kolaborasi NTB. Ini adalah destinasi yang kaya, ramah, dan memiliki masa depan global,” ujar Abdul Karim Harelimana Duta Besar dari Negara Rwanda.

Rombongan delegasi yang terdiri dari 38 Duta Besar beserta pasangan serta diplomat asing dari 27 negara menutup rangkaian kegiatan dengan menyaksikan Fanatec GT World Challenge Asia 2025 yang tengah berlangsung, serta mengikuti track experience, mencoba langsung Pertamina Mandalika International Circuit.

Dengan keberhasilan penyelenggaraan ini, Indonesia khususnya NTB semakin diperhitungkan sebagai bagian dari jaringan diplomasi internasional yang dinamis, membangun citra positif melalui budaya, ekonomi, dan pariwisata berkelas dunia.(pnd/opk/diskominfotikntb-kemenlu-ri).

Indonesia Gastrodiplomacy Series 2025 jadi Pintu Masuk Investasi Global ke NTB

Lombok Tengah – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili oleh Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal, menyampaikan bahwa terselenggaranya Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2025 di Provinsi NTB memberikan banyak respons positif dari seluruh delegasi dan telah mengetahui bahwa NTB memiliki potensi yang sangat menarik, sehingga kegiatan ini menjadi pintu masuk bagi NTB untuk menarik lebih banyak investasi dari berbagai pihak. 

“Saat ini bagaimana cara agar untuk terus memaintenance atau merawat NTB,  bahwa kita sebagai daerah yang siap untuk menjadi daerah investasi, siap menjadi daerah yang dikunjungi dan memiliki SDM yang terbaik,” tuturnya.

Faozal juga menuturkan bahwa Provinsi NTB memiliki banyak sektor yang berpotensi untuk dikembangkan melalui investasi, mulai dari potensi budaya, wisata kuliner, maritim, peternakan, perikanan, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya yang menjanjikan. 

“Setiap sektor pasti memiliki potensi yang bisa kita angkat dan promosikan lebih luas, Bahkan, beberapa delegasi sudah meminta kartu nama dan kontak, yang menandakan adanya ketertarikan dan peluang untuk membuka akses lebih lanjut. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara komunikasi serta potensi kerja sama ini secara berkelanjutan,” ujar Faozal.

Staf Ahli Menlu Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Duta Besar R. Heru Hartanto Subolo kepada awak media menyampaikan bahwa IGS bertujuan mempromosikan Indonesia secara keseluruhan dan sudah 5 kali diadakan di berbagai provinsi dengan partisipan yang berbeda.

“Pintu masuknya adalah gastro atau makanan salah satu tools diplomasi, tapi pada saat yang sama kita masukkan aspek-aspek potensial untuk berkolaborasi antara kedutaan asing dengan stakeholders nasional,” ungkapnya.

Pada kesempatan lain, Sahli Heru Subolo juga menyampaikan bahwa IGS merupakan wujud nyata konsep Indonesia Incorporated serta menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing Indonesia dalam skala global.

“Sekarang kita akan menindaklanjutinya dengan kolaborasi konkret dari berbagai stakeholders. Dari pemerintah komitmennya sangat tinggi, tinggal bagaimana kita tindaklanjuti degan pemerintah asing melalui duta besar mereka di sini,” pungkasnya.

Kegiatan terselenggara atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemprov NTB, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Pelita Air. Para peserta diajak untuk menjelajahi keindahan budaya, kuliner, potensi pariwisata, hingga potensi investasi di NTB. (diskominfotikntb)

Deluna Balita Penderita Gangguan Syaraf yang Ditinggal Orang Tua Sejak Bayi Butuh Perhatian

Wakil Bupati Lobar : Deluna harus diberikan perhatian khusus

Gerung – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha tak kuasa menahan sedih saat mengunjungi Deluna Shaqliena A Qodri atau biasa dipanggil Deluna, Balita penderita gangguan syaraf yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kunjungan ini dilakukan, Kamis, 8 Mei 2025, di Tempos, Gerung. Turut hadir mendampingi Sekda Lombok Barat H.Ilham, Ketua Baznas Lobar TGH Taisir, Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Marthajaya, Dirut RSUD Tripat dr. Suriyadi dan Camat Gerung.

Dari informasi neneknya, Deluna telah ditinggal ibunya sejak bayi dan bapaknya saat ia masih dalam kandungan. Hal itu membuat Ummi Nurul Adha sangat prihatinkan dan sedih. “Kami prihatin dan sedih dengan kondisi Adek Deluna. Karena sejak bayi ia telah ditinggal oleh orang tuanya,”ujarnya.

Menurut Wakil Bupati Lobar yang juga ketua DPD PKS Lobar ini Adek Luna harus diberikan perhatian lebih. Ia meminta direktur rumah sakit dan dikes memberikan perhatian khusus kepada Deluna yang merupakan pasien tetap di RSUD Tripat. Selain itu ia juga meminta kepada kepala dinas sosial untuk memperhatikan kondisi ekonomi kakek dan nenek dari Deluna agar dapat terus merawat Deluna. “Deluna harus dirawat maksimal. Dibutuhkan terapi khusus agar Deluna bisa bergerak tengkurap dan terlentang secara bergantian. Selian itu saya minta kepada dinas sosial untuk memperhatikan dan membantu kakek dan nenek Deluna agar dapat merawat Deluna dengan baik,”ujarnya.

Wakil Bupati langsung mengunjungi Deluna setelah mendapatkan informasi tentang Deluna. Hal ini sebagai bentuk respon cepat dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat Lombok Barat. (Diskominfotik/tim IKP)

Kementerian Komdigi Apresiasi Gerak Cepat Lombok Barat Cari Anggaran Dorong Ekonomi Digital dan Atasi Blank Spot

Jakarta – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mencari terobosan anggaran pembangunan ke Pemerintah Pusat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mencari terobosan anggaran pembangunan infrastruktur digital ke Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Bupati LAZ didampingi oleh Kadis Kominfotik Ahad Legiarto dan Kabid Aptika Sumirah diterima langsung oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Komdigi RI, Dr. Ir. Ismail, MT.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Dr. Ir. Ismail, MT., menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan membahas peluang bantuan teknis dan pendanaan dari Kementerian Komdigi untuk mendukung program kota cerdas (smart city) dan digitalisasi di Kabupaten Lombok Barat salah satunya untuk mengatasi blank spot di beberapa titik di Lobar. “Fokus utama pertemuan hari ini mencakup penyelesaian masalah blank spot, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Kami memaparkan kondisi terkini Lombok Barat, termasuk tantangan geografis yang menyebabkan masih adanya daerah dengan sinyal lemah atau tidak terjangkau jaringan internet,” ungkapnya.

Bupati LAZ yang juga ketua DPW PAN NTB ini memaparkan tenteng pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti pembangunan menara BTS, serta program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Bupati LAZ mengatakan sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam mencari terobosan anggaran, pihaknya menyerahkan secara lansung surat permohonan resmi yang memuat daftar kebutuhan teknis dan anggaran untuk program digitalisasi. “Kami serahkan langsung Surat permohonan yang menjadi dasar bagi Kementerian Komdigi dalam menilai prioritas bantuan yang dapat dialokasikan ke Lombok Barat. Kami berharap agar kita diberikan bantuan yang maksimal agar dapat mengatasi masalah blank spot dan memperkuat digitalisasi di Lobar,” harapnya.

Sementara itu Sekjen Kementerian Komdigi, Dr. Ismail, MT menjelaskan sejumlah program yang dapat diakses pemerintah daerah pada tahun 2025. Di antaranya adalah program penguatan akses internet untuk desa dan sekolah, perluasan jaringan pita lebar bagi UMKM, pembangunan BTS di daerah tertinggal, serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum. Ia mengatakan untuk memperoleh bantuan tersebut diperlukan prosedur administratif, seperti pengajuan surat permohonan yang spesifik dan memiliki target. Hal tersebut merupakan syarat utama untuk menerima bantuan. Ia mengapresiasi langkah cepat Bupati yang telah menyiapkan dokumen permohonan secara lengkap dan langsung menyerahkannya dalam pertemuan tersebut. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi langkah cepat dari Bupati Lombok Barat yang langsung menyerahkan surat permohonan bantuan kepada kami. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Lombok Barat dalam mengajukan permohonan bantuan kepada kementerian Komdigi,”ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap dapat menjadi salah satu prioritas penerima manfaat program Kementerian Komdigi, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Ia menambahkan dalam kesempatan tersebut Bupati LAZ menyatakan komitmennya untuk melakukan koordinasi intensif dengan tim pusat guna memastikan implementasi program berjalan sesuai kebutuhan daerah. “Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah blank spot, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemerataan akses teknologi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi digital di Lombok Barat diyakini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berdaya saing di era digital,”ujarnya.

(Diskominfotik/LBNN/Tim IKP)