Satpol PP Provinsi NTB Gelar Rakor untuk Perkuat Sinergi Kolaborasi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum

Mataram – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertemakan “Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan  Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat” yang berlangsung selama dua hari ini mulai  dari tanggal 11 hingga 12 Juni 2025.

Bertempat di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Rakor ini secara resmi dibuka oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, yang  dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Kegiatan inipun menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar instansi serta menyamakan langkah dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta perlindungan masyarakat Tegasnya.

Rakor diisi dengan berbagai paparan dan diskusi bersama narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, yang memberikan pandangan strategis terkait peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi program kerja Satpol PP dalam rencana pembangunan daerah ungkapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si memberikan dan memaparkan materi dan arahan strategis mengenai kebijakan-kebijakan Satpol PP Provinsi NTB, khususnya dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga secara langsung memimpin jalannya penutupan Rakor, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh seluruh Kasat Pol PP se kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Barat  (NTB).

Dengan Penandatanganan MoU ini merupakan sebuah komitmen bersama untuk menyamakan persepsi serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas wilayah guna memperkuat peran dan kinerja Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan busa tercipta sinergitas yang makin solid antara Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota dalam mengemban amanat sebagai penegak Perda sekaligus pelindung masyarakat secara profesional, terukur, dan berkelanjutan Tutupnya.

Bupati LAZ Sampaikan Kabar Duka, Seorang Jama’ah Calon Haji Lombok Barat Meninggal Dunia

Mekkah – Seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Lombok meninggal Dunia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dari Tanah Suci Mekah, Sabtu, 24 Mei 2025.

Bupati LAZ menyampaikan bahwa salah seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat yang tergabung dalam Kloter 1 Lombok atas nama Sahrim Sulaiman meninggal dunia. Dari Informasi yang diperoleh Almarhum Sahrim Sulaiman berasal dari Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Dalam kesempatan ini Bupati LAZ menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat. “Kami atas nama pemerintah daerah sampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat di tanah suci. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati LAZ meminta jama’ah calon haji dari Lombok Barat untuk menjaga stamina dan kesehatan. Selain itu ia juga meminta agar para jama’ah calon haji dapat fokus dan konsentrasi pada ibadah utama. “Semoga semua jama’ah calon haji khususnya dari Lombok Barat diberikan kelancaran dalam beribadah dan memperoleh haji mabrur,” ujarnya.

Dari informasi di laman kementerian agama propinsi Nusa Tenggara Barat, Sahrim Sulaiman termasuk pada jama’ah calon Haji Kloter 1 Lombok. Ia termasuk salah satu jama’ah calon haji yang menggunakan kursi roda dari 5 jama’ah calon haji yang menggunakan kursi roda. Dari 384 jamaah ini sebanyak 5 orang jamaah menggunakan kursi roda atas nama 1. Sahrim Sulaiman asal Sekotong , 2. Musib Paharudin asal Gerung, 3. Le Hantik Mawardi asal Gerung, 4. Dirasih Durasit asal Narmada dan 5. Inaq Saimah Janurah asal Lingsar. Rombongan Jama’ah Calon Haji yang tergabung dalam kloter 1 dilepas secara resmi pada Kamis, 1 Mei 2025. Sedangkan jadwal keberangkatan (Take off) pada Jum’at, 2 Mei 2025 pukul 01:50 WITA Route penerbangan: LOP – MEd dengan nomor penerbangan (Flight Numb) GIA5101.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Lakukan Mutasi Pejabat, Bupati LAZ : Ini untuk percepatan pembangunan

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibawah Kepemimpinan Bupati H.Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha melaksanakan mutasi perdana. Kegiatan pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat eselon II ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat, 16 Mei 2025. Hadir dalam kesempatan ini Bupati LAZ, Wakil Bupati Ummi Nurul Adha, Sekda Lobar H.Ilham, para kepala OPD dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati LAZ menyampaikan mutasi atau rotasi adalah hal biasa dalam pemerintahan. Ia memastikan bahwa mutasi ini objektif didasarkan pada penilaian kinerja melalui Job Fit yang tim penilainya berasal dari kalangan independen. Karenanya Ia bersama wakil Bupati memastikan pergeseran ini berbasis kinerja. “Mutasi atau pergeseran ini untuk percepatan pembangunan di Lobar. Saya dan Ibu Wabup pastikan bahwa mutasi ini objektif berdasarkan hasil job fit beberapa waktu lalu yang dinilai oleh tim independen,” tekannya.

Lebih lanjut Bupati LAZ mengatakan tidak ada sama sekali unsur politis dalam mutasi ini. Hal ini ia pastikan karena sebagian besar ASN Lobar tidak ada yang mendukungnya saat pilkada lalu. Karenanya ia dan wabup tidak memiliki beban politik terhadap para ASN. Bupati LAZ mengatakan ia dan wakil Bupati bersepakat untuk menempatkan personil berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Karenanya pada mutasi kali ini para pejabat diberikan kontrak kerja yang berisi angka angka yang harus dicapai selama satu tahun. Dimana angka angka tersebut berdasarkan RPJMD Lobar 2025-2029. “Kita ingin membuat budaya baru yaitu kontrak kinerja untuk semua kepala OPD sebagai target kinerja yang akan dievaluasi setiap triwulan. Kalau mencapai target bisa berlanjut dan kalau tidak mencapai target bisa mundur atau diberhentikan. Tentu ini budaya atau tradisi baru yang kita buat agar semuanya terukur dan objektif serta untuk percepatan pembangunan,”terangnya.

Bupati LAZ dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa ia mulai Sabtu besok sudah cuti untuk melaksanakan ibadah haji selama sebulan. Nantinya tugas tugas pemerintahan akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati bersama Sekda. Ia berharap agar semua jajarannya dapat bekerja nyata untuk masyarakat Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Adapun nama nama pejabat yang dimutasi adalah sebagai berikut :
Daftar Mutasi Eslon II

  1. H. Suherman sebagai Kadis Damkar
  2. Fauzan Husniadi Sebagai Asisten Administrasi Umum
  3. Baiq Yeni Satriani Ekawati sebagai Kepala Dinas Perhubungan
  4. H.Lalu Najamudin Sebagai Kadis Perumahan dan Pemukiman
  5. Suparlan Sebagai Inspektur
  6. Maad Adnan sebagai Kadis Kominfotik
  7. Arief Suryawirawan : Kepala DP2KBP3A
  8. Lalu Martajaya sebagai Kadis Tenaga Kerja
  9. H.Lalu Winengan sebagai Kadis sosial
  10. Ahad Legiarto Kadis PUPR
  11. M. Hendrayadi sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
  12. H.Lalu Muhammad Hakam Kadis Dispora
  13. Hermansyah : staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik
  14. H.Maksum : staf ahli bidang ekonomi, keuangan pembangunan
  15. H.Ahmad Syaikhu Asisten Bidang perekonomi dan pembangunan
  16. Mahnan Kadis PMD
  17. Ramdhan Haryanto Kepala Kesbangpol

Sementara Kepala OPD yang belum terisi atau kosong adalah:
Yang kosong

  1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
  2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  4. Staf Ahli Bidang KSDM
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  7. Kepala Dinas Kesehatan
  8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
  9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
  10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Penyerahan SK PPPK dan CPNS, Bupati LAZ: Tunjukan kerja nyata untuk Lombok Barat tercinta

Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Barat melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan pelantikan serta pengambilan sumpah/janji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis 15 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Sekda Lobar H. Ilham, para asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Camat, Perwakilan Taspen Mataram, perwakilan BPJS Mataram, Perwakilan Bank NTB Syariah, serta para CPNS dan PPPK.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan para ASN yang hari ini diambil sumpahnya baik PPPK dan CPNS harus banyak bersyukur. Hal ini karena para ASN ini adalah orang orang pilihan yang bersaing dengan ribuan pelamar. Rasa syukur ini harus ditunjukan melalui kinerja yang maksimal dan memuaskan. Hal ini agar dapat memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat. “Kalian adalah generasi penerus Lombok Barat karenanya harus memberikan yang terbaik bagi daerah dengan kerja nyata dan kerja maksimal. Sumbangkan dan curahkan tenaga dan pikiran untuk Lombok Barat tercinta,”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati LAZ mengatakan jawaban atas kelulusan ini adalah kinerja maksimal. Hal ini harus menjadi perhatian karena informasi dari BKN para ASN PPPK yang tidak memiliki kinerja baik dapat tidak diusulkan kembali atau tidak diperpanjang. Bupati LAZ mengatakan saat ini gaji pegawai di Lobar berada pada posisi 38 persen dari APBD. Secara aturan sudah melebihi standart yang ditetapkan yaitu 30 persen. Hal ini tentu menjadi PR untuk mengurangi belanja pegawai menjadi 30 persen. “Tentu kami akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan menjadi 30 persen. Karenanya kami menggunakan Kinerja menjadi indikator utama dalam penilian kepada ASN apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kami minta kepada semua rekan rekan berikan kinerja terbaik untuk Lombok Barat,”Ungkapnya.

Sementara itu Sekda Lobar H. Ilham mengatakan semua Pegawai sangat bersemangat menanti momentum hari ini. Hal jni karena merupakan momentum sangat berbahagia bagi para CPNS dan PPPK. Ia menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini di antaranya CPNS Lombok Barat untuk formasi tahun 2024 memiliki 80 formasi, lalu yang mendaftar kurang lebih 2300 orang untuk memperebutkan formasi yang 80 tersebut, dan total jumlah formasi yang terisi adalah 79. Hal ini karena satu formasi yang dipersiapkan untuk disabilitas tidak terisi oleh disabilitas sehingga jumlahnya menjadi 79 formasi. “79 orang adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas personal yang luar biasa, sehingga berada di tempat ini,” ungkapnya.

Ilham juga memaparkan formasi PPPK Lombok Barat mendapatkan formasi 259 orang di tahun 2024, yang 259 terdaftar oleh 3.600 peserta, dan yang lulus seleksi 249 dan saat ini menjadi bagian dari orang-orang hebat yang sudah terbukti memilki kualitas terbaik. Namun semua harus berorientasi kepada pelayanan karena sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat dan bekerja harus berorientasi kepada layanan. Ia berharap mulai sekarang kita harus Reorientasi kepada cara kerja dan Reorientasi diri kita kepada disiplin. “kita harus mulai membangun jati diri secara personal tanpa melihat kiri dan kanan, bangunlah jati diri kita sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan ikut berperan untuk mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan,” harapnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung terwujudnya ASN yang mandiri, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan tagline dan visi Bupati Lombok Barat Maju, Mandiri dan Berkeadilan serta Sejahtera dari Desa. Acara ini berjalan lancar dan penuh sukacita.
(Diskominfotik/Zul/Husni)

Musrenbang RPJMD/RKPD Lobar, Wabup UNA Ingatkan Agar Pembangunan Harus Merata dan Berkeadilan

Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 2025-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Hotel Aruna, Batulayar, Lombok Barat ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lobar Ummi Nurul Adha (UNA), Pimpinan dan Anggota DPRD Lobar, unsur Forkopimda Lobar, Bappeda Propinsi NTB, para asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, para Camat, Kepala Desa, Akademisi, Perwakilan Disabilitas dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup UNA (Ummi Nurul Adha) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini. Menurutnya forum ini sangat penting karena dapat menentukan arah pembangunan Lombok Barat. Ia mengatakan konsep pembangunan Lombok Barat harus merata dan berkeadilan. Hal ini agar semua wilayah dapat merasakan pembangunan yang berkeadilan. “Pembangunan itu harus merata dan berkeadilan agar tidak ada wilayah yang memperoleh program pembangun yang besar dan ada wilayah yang memperoleh program pembangunan kecil. Jadi harus merata dan berkeadilan,” terangnya.

Wabup UNA melanjutkan pembangunan di Lombok Barat dilaksanakan dengan semangat partisipatif dan kolaboratif. Hal ini diperlukan agar proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta semua pihak untuk pro aktif dalam pembahasan perencanaan daerah. Hal ini agar diperoleh perencanaan pembangunan yang matang dan partisipatif. “Kami minta semua pihak untuk pro aktif dalam pembahasan agar hasil Musrenbang ini benar benar bermanfaat bagi pembangunan daerah yang partisipatif dan kolaboratif,”terangnya.

Setelah pembukaan, kegiatan Musrenbang kemudian dilanjutkan dengab pemaparan tentang arah pembangunan Lombok Barat dalam RPMD 2025-2029 dan RKPD 2026 oleh pihak eksekutif dan legislatif. Setelahnya, dilaksanakan kegiatan dialog atau tanya jawab untuk memperoleh gambaran dan rumusan tentang rekomendasi RPJMD 2025-2029 dan RPJMD tahun 2026. (Diskominfotik/LBNN/Tim IKP)

IGS Diplomacy Goes Tour to West Nusa Tenggara, NTB Dinyatakan Siap Tampil di Kancah Dunia

Mataram – Selama tiga hari pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series: Diplomatic Tour Goes to West Nusa Tenggara, puluhan delegasi dari berbagai negara sahabat dan mitra internasional diajak menyelami keunikan budaya, kekayaan kuliner, potensi investasi, serta pesona pariwisata yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan yang berlangsung sejak 6 hingga 8 Mei 2025 di Pulau Lombok ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan NTB sebagai daerah yang tak hanya unggul secara lokal, namun siap bersaing dan berkolaborasi di tingkat global.

Melalui berbagai agenda selama tiga hari, delegasi menelusuri keragaman budaya dan sejarah Kota Mataram dengan berkeliling Kota Tua Ampenan dan Museum NTB, berdialog langsung dengan Gubernur NTB, berinteraksi dengan pelaku UMKM, menikmati kuliner organik di Desa Wisata Bilebante, mendukung green initiative melalui penanaman pohon, hingga melihat potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika. Membuat para peserta mendapatkan gambaran utuh tentang daya tarik NTB dalam mendukung diplomasi rasa dan budaya Indonesia.

“Ini kegiatan yang low cost big impact, Biayanya sedikit tapi impactnya  besar, Potensi pertambangan, kelautan, kehutanan energi, hingga Pariwisata semuanya kita siap. Apalagi mereka wakil dari negaranya, mereka pegang kebijakan untuk investasi mereka juga pegang kebijakan untuk mengarahkan wisatawannya dan mereka punya pengaruh besar di negara asalnya,” kata Gubernur Miq Iqbal. 


Staf Ahli Menlu Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Duta Besar R. Heru Hartanto Subolo kepada awak media menyampaikan bahwa IGS bertujuan mempromosikan Indonesia secara keseluruhan dan sudah 5 kali diadakan di berbagai provinsi dengan partisipan yang berbeda.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan daerah melalui pendekatan soft diplomacy berbasis budaya dan gastronomi.

“Selama tiga hari di Lombok, kami tidak hanya mencicipi rasa, tetapi juga merasakan semangat kolaborasi NTB. Ini adalah destinasi yang kaya, ramah, dan memiliki masa depan global,” ujar Abdul Karim Harelimana Duta Besar dari Negara Rwanda.

Rombongan delegasi yang terdiri dari 38 Duta Besar beserta pasangan serta diplomat asing dari 27 negara menutup rangkaian kegiatan dengan menyaksikan Fanatec GT World Challenge Asia 2025 yang tengah berlangsung, serta mengikuti track experience, mencoba langsung Pertamina Mandalika International Circuit.

Dengan keberhasilan penyelenggaraan ini, Indonesia khususnya NTB semakin diperhitungkan sebagai bagian dari jaringan diplomasi internasional yang dinamis, membangun citra positif melalui budaya, ekonomi, dan pariwisata berkelas dunia.(pnd/opk/diskominfotikntb-kemenlu-ri).

Pemprov Dukung Perusahaan Asal Korea ini Bangun Sekolah Akademi Kopi Internasional di NTB

Mataram – PT. Cafe Moly International perusahaan yang berpusat di Pohang Gyeongbuk, Korea Selatan pada tahun 2023 silam, memiliki 2 project di Provinsi Nusa Tenggata Barat (NTB) yaitu membangun perkebunan kopi robusta di pulau Lombok dan mendirikan sekolah akademi kopi internasional Global Advance Academy Program (GACP) di Provinsi NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berharap dengan pertemuan Ho Sang Lee yang merupakan Vice President Korea Coffee Association terkemuka di Korea ini dapat menjadi sebuah peluang besar bagi Provinsi NTB dalam mengembangkan sumber daya masyarakat terkait kopi, baik komoditinya, budidayanya bahkan hingga proses produksinya, Selasa (06/05/2025).

“Semoga dengan adanya project ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya manusia di NTB agar dapat berdaya saing di kanca Nasional maupun Internasional”, ungkap miq Iqbal.

Dengan adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi mulai dari budidayanya, proses produksinya dan potensi bisnisnya.

Sebagai salah satu negara konsumen kopi terbesar di dunia. Korea mengimpor 2.000 ton kopi setiap tahunnya dan Indonesia menyumbang sekitar 5% dari kopi tersebut.

“Banyak barista Korea yang menyukai kopi Indonesia yang dikenal dengan cita rasa kopi yang memiliki ciri khas. Kami sangat berharap pertukaran antara produksi kopi di Lombok dapat menjadi hal yang istimewa bagi kita bersama”, tuturnya Lee.

Saat ini PT. Cafe Moly International memiliki kebun kopi di beberapa tempat yang berada di Lombok yaitu di Mareje Lombok Barat 4 hektare, Rempek Lombok Utara 4 hektare dan saat ini sedang mengurus perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lahan hutan milik Kementerian Kehutanan di Sembalun Lombok Timur seluas 470 hektare.

Targetnya, tahun ini kebun kopi ini sudah dapat dikerjakan dan rencananya kawasan kebun kopi ini akan dijadikan sentral penghasil kopi. Sembalun, dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dingin, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kopi Robusta di Pulau Lombok.

DPR-RI Dapil Lombok Minta Kemenag RI Segera Berkoordinasi Dengan Saudi Arabia Selesaikan Visa JCH NTB

LOMBOK , – Anggota DPR RI Komisi VIII Dapil Pulau Lombok Dr. H. Nanang Samodra terus memantau pelaksanaan pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Pulau Lombok, Saat pelepasan keberangkatan Calon Jemaah (JCH) haji kloter Lombok 1 Mei kemarin, terjadi beberapa jemaah tertunda berangkatnya. sebanyak 52 Jemah Calon Haji Asal Lombok Tengah Dan 3 JCH Lobar tertunda keberangkatannya, Penyebab utamanya adalah belum turunnya Visa haji dari Pemerintah Saudi Arabia.

Tertundanya keberangkatan sebagian dari jemaah haji Embarkasi Lombok, akibat keterlambatan turunnya Visa.

Kami di Komisi VIII selalu memantu perkembangan pergerakan visa tersebut dengan melakukan komunikasi inten dengan kementrian agama supaya proses penerbitan Visa Haji dipercepat” jelas Dr. Nanang Samodra Pada Sabtu (3/5/2025)

Politisi Partai Berlambang Mercy Partai Demokrat itu, merinci soal keterlambatan itu jelasnya bukan berarti pembatalan pemberangkatan, hanya penerbitan Visa yang terlambat. Visa, diterbitkan secara elektronik, sehingga begitu visanya terbit dari pemerintah Saudi Arabia, langsung dapat di cetak secara online di masing-masing daerah.

“Info yang saya dengar pemerintah Saudi Arabia dalam melayani pemberian Visa ini bekerja selama 24 jam setiap harinya, dengan maksud untuk memberikan layanan yang optimal kepada jemaah seluruh dunia” Tuturnya

Hasil pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan semua penyelenggara haji pusat ditemukan Permasalahan yang terjadi, karena saat entry Visa kemungkinan caranya tidak berurutan, yang berakibat ada beberapa visa yang terpisah entrynya padahal mestinya termasuk dalam dalam satu rombongan.

” Proses entri data visa yang tidak berurutan berdasarkan kloter dan ada data yang menyusul lainnya sehingga terjadi kekeliruan” Terangnya

Nanang Samodra juga menjelaskan bahwa adanya keterlambatan proses penggantian data jemaah inilah yang juga memicu tertundanya penyelesaian Visa Haji oleh pemerintah Saudi, jelasnya sehingga sebagian jemaah tidak dapat berangkat sesuai dengan jadwal awal.

” Selain itu juga kami menemukan adanya keterlambatan pergantian data jemaah sehingga memicu tertundanya proses visa” lanjut Nanang Samodra

Selain itu juga pihanya mensinyalir akibat dampak dari penataan tentang penerbitan Visa di Saudi Arabia karena waktu pelunasan diulur sampai mendekati waktu pemberangkatan membuat prosesnya terhambat dengan waktu yang singkat. Karena jemaah yang batal berangkat harus digantikan oleh jemaah cadangan.

” waktu pelunasan dengan pemberangkatan relatif dekat membuat pergantian data jemaah menimbulkan kekeliruan di sistem e-Hajj” terangnya

Persoalan tersebut sangat mempengaruhi pelayanan Visa untuk jemaah haji reguler, terlebih lagi kebijakan pemerintah Indonesia yang menginginkan agar dalam setiap penerbangan, pesawat terisi penuh.

” Pemerintah Indonesia juga menghendaki semua penerbangan haji harus full sehingga menambah daftar panjang antrian penerbitan Visa” lanjutnya

Meskipun demikian pemerintah Indonesia menjamin bahwa insya Allah semua jemaah haji yang Visa nya terlambat turun, tetap akan diberangkatkan untuk berhaji seiring terbitnya Visa.

” Kami juga di DPR RI Komisi VIII mengharapkan semua jemaah haji tetap tenang karena akan di berangkatkan walapun sempat di undur” ucapnya

Dalam situasi seperti ini, diharapkan juga para jemaah Calon Haji agar tenang, tidak perlu panik, perbanyak berdo’a agar diberikan kemudahan perjalanan ibadah haji, saat beribadah dan kembali ke tanah dalam keadaan sehat, serta yang terpenting, dapat menjadi haji yang mabrur.

Pihanya juga meminta kepada pemerintah pusat, mulai tahun ini pemberian Visa haji ditata kembali secara lebih ketat dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah Umrah tidak diperkenankan untuk tinggal di Saudi saat musim haji, sangsi bagi pelanggaran thd Visa haji sangat berat, dendanya sebesar 100 ribu SAR.

Hardiknas 2025 Kabupaten Lombok Utara Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Pendidikan

Tanjung, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025  upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Lombok Utara. Jum’at (2/5/2025). 

Hadir juga pada upacara hardiknas tersebut Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, Asisten II Setda Lombok Utara Ir. Hermanto seluruh pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Lombok Utara, Sejumlah Kepala Desa serta Peserta Upacara lingkup Pegawai Perintah dan Siswa-siswi SD, SMP, SMA. 

Dalam momentum bersejarah ini,Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST.,MT sebagai Komandan Upacara peringatan Hardiknas (Irup)menyampaikan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan.

“Pendidikan tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Kita semua—orang tua, masyarakat, dunia usaha, media massa—harus terlibat aktif. Pendidikan adalah layanan publik yang harus menjangkau setiap anak bangsa,” tegas Wakil Bupati membacakan amanat Menteri.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST.,MT juga mengungkapkan realitas pendidikan di Lombok Utara. Berdasarkan data BPS, hanya 7,36 persen penduduk dewasa di daerah ini yang memiliki ijazah perguruan tinggi. 

“Kondisi ini mendorong kami untuk terus berupaya menghadirkan perguruan tinggi di Lombok Utara. Kami ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan, sehingga harapan lama sekolah yang kini 13,02 tahun bisa terus bertambah,” ujarnya.

Pemda Lombok Utara juga berkomitmen memberikan kemudahan akses pendidikan dari tingkat TK hingga SMA/sederajat, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dan mempercepat penurunan kasus stunting.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Pendidikan rendah menyebabkan kesenjangan pemahaman, terutama bagi ibu-ibu dalam memberikan makanan bergizi, memahami pentingnya imunisasi, hingga menjaga sanitasi. Di sinilah pendidikan menjadi solusi jangka panjang,” terang Wakil Bupati.

Namun demikian, Lombok Utara juga patut berbangga. Angka stunting terus menurun secara signifikan. Dari 33% di tahun 2020, kini tinggal 13,5% pada 2024. Ini merupakan buah kerja keras semua pihak—dari guru PAUD, kader Posyandu, hingga tokoh masyarakat. Pemda juga terus mendorong program Gerakan Orang Tua Asuh Masalah Anak Stunting (GENTING) agar penanganan lebih menyentuh sasaran.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa peringatan Hardiknas bukan hanya seremonial dengan upacara dan lomba. 

“Ini momentum untuk meneguhkan semangat kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun generasi yang tangguh tanpa diskriminasi atas dasar apa pun,” ujarnya.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama melalui peningkatan kualitas guru, digitalisasi pembelajaran, dan revitalisasi sarana pendidikan. 

“Guru bukan sekadar pengajar, tetapi mentor dan sahabat yang menemani murid mencapai cita-cita,” pungkas Wakil Bupati.

Melalui peringatan Hardiknas 2025 ini, semangat bersama untuk membangun pendidikan berkualitas terus dinyalakan. Lombok Utara berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai arus utama pembangunan demi mewujudkan generasi hebat, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Di akhir rangkain upacara Hardiknas Pemerintah Daerah Lombok Utara Pemberian penghargaan kepada guru, siswa dan masyarakat, penyerahan sertifikat pendidikan secara simbolis (kepada satu orang guru SD, dan satu orang guru SMP), penyampaian komitmen Sapu Bersih Drop Out (Saber Do), penandatanganan MOU pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan LPDP RI.

Hadiri AiSO, Gubernur Siapkan Inovasi Baru Dunia Pendidikan NTB

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhamad Iqbal telah menyiapkan inovasi-inovasi baru bagi pendidikan NTB dalam melengkapi Anugerah Istimewa Sekolah (AiSO) yaitu pemberian penghargaan untuk prestasi civitas pendidikan yang telah dilakukan sejak lima tahun lalu.

“Pemberian penghargaan adalah bentuk teladan, menghargai, mengakui apa hal baik yang sudah dilakukan orang lain, dan untuk melengkapi inovasi ini akan ada arahan untuk gagasan-gagasan baru pendidikan NTB”, ungkap Gubernur NTB dalam malam Anugerah Istimewa Sekolah di Gelanggang Pemuda Mataram (2/5/2025).

Gubernur optimis dengan banyaknya ruang inovasi bagi daerah dalam mengembangkan dunia pendidikan sehingga pada waktunya akan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan nasional. Komitmen ini seperti dikatakannya, sebagai landasan dalam memperkuat tiga visi utama NTB Makmur Mendunia yakni Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Pariwisata.

Sebagai penggagas AiSO, mantan Kepala Dinas Pendidikan Dr. Aidy Furqon didampingi Kepala Dinas baru H. A. Aziz menjelaskan, inovasi AiSO yang dilakukan untuk mempercepat capaian indikator-indikator pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah provinsi.

“Manajemen Dikbud sejak lima tahun lalu dengan the power of five P yakni profil, penampilan, pelayanan, peranserta dan prestasi sebagai penilaian dalam pencapaian sekolah”, jelasnya.

Dirinya mengungkapkan pula, setelah berjalan selama empat tahun, pada tahun kelima penyelenggaraan AiSO Dikbud telah menyiapkan dan menerjemahkan seluruh visi misi Makmur Mendunia dalam kebijakan pendidikan NTB. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menjelaskan beberapa inovasi dunia pendidikan NTB selama lima tahun sebelumnya dan berharap dapat dilanjutkan dalam kepemimpinan Dikbud yang baru. AiSO 2025 dihadiri oleh warga pendidikan se-NTB, Forkopimda, Komisi V DPRD NTB, Kepala Perwakilan BI NTB dan para perwakilan kepala OPD. Dalam acara tersebut, memberikan penghargaan kepada Kota Mataram sebagai juara umum.

(jmy/dyd/kominfotikntb)